Etika Administrasi

ETIKA ADMINISTRASI 


DEFINISI ETIKA

• Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak
• Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan.
• Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah.
• Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)

DEFINISI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

• Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982)
• Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen
• Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

POSISI ETIKA DALAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

• Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika).
• Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien.
• Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.

ALIRAN PEMIKIRAN ETIKA

• Teori Empiris: etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan
• Teori Rasional: manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika.
• Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk.
• Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa

HUKUM DAN ETIKA

• Keduanya mengatur perilaku individu
• Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis
• Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu.
• Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan
• Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika
• Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend anak politisi yang jadi calon anggota legislatif]

DEBAT

• Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum.
• Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik.

PERILAKU TIDAK ETIS DI BIROKRASI PEMERINTAH

• Bohong kepada publik
• Korupsi, kolusi, nepotisme
• Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain
• Melanggar sumpah jabatan
• Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan  kepentingan publik

MORALITAS PRIBADI

• Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu
• Produk dari sosialisasi nilai masa lalu
• Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu
• Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu
• Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi

ETIKA PROFESI

• Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional
• Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal
• Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)

ETIKA ORGANISASI

• Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi
• Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal
• Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat
• Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

ETIKA SOSIAL

• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial
• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial
• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat
• Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain]
• Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka]

KENAPA DIPERLUKAN PERATURAN ETIKA?

• Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi.
• Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk.
• Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi.
• Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu perlu etika.

KENAPA PERILAKU TIDAK ETIS TERJADI?

• Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial).
• Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri
• Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.